KOTA BEKASI (detikgarudaperkasa.com) – Nama Afif Fauzi, salah satu Komisioner KPU Kota Bekasi, dikaitkan dengan dugaan politik uang (money politic) yang diduga dilakukan untuk memenangkan pasangan calon (Paslon) nomor urut 03, Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe, dalam Pilkada Kota Bekasi. Dugaan ini telah dilaporkan oleh sekelompok elemen masyarakat ke Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Namun, Afif Fauzi dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia memastikan tidak pernah memberikan arahan ataupun instruksi terkait dukungan kepada Paslon 03, baik dalam pemilihan wali kota maupun gubernur.
Afif menjelaskan bahwa namanya hanya dicatut dalam percakapan di grup WhatsApp antara PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara).
“Itu percakapan antara PPK dan PPS yang mencatut nama saya. Saya tidak pernah memberikan arahan kepada 12 kecamatan dan 56 kelurahan untuk mendukung Paslon 03. Kasus ini sudah dilaporkan ke Bawaslu, dan kita tinggal menunggu proses pembuktiannya,” ujar Afif pada Jumat (6/12/2024).
Afif juga mengaku akan mengikuti proses yang berlangsung di Bawaslu untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Namanya dilaporkan dalam money politik dengan dugaan di wilayah Pondok Melati dan Bekasi Barat. Dengan tegas dia membantah dan akan membuktikan terkait tuduhan tersebut.
Afif mengaku terkejut saat mengetahui namanya dicatut dalam percakapan tersebut. Namun, ia menyebut bahwa pihak yang mencatut namanya telah meminta maaf.
“Saya juga kaget karena nama saya tiba-tiba viral akibat percakapan internal antara PPK dan PPS yang bocor. Intinya, saya tidak terlibat, apalagi dalam tuduhan money politik atau arahan terkait Paslon 03,” tegasnya.
Lebih lanjut, Afif menyoroti bahwa arahan terkait Paslon 03 dalam percakapan tersebut masih belum jelas apakah untuk Pilkada Wali Kota atau Gubernur.
Afif menegaskan akan menunggu hasil investigasi resmi dari Bawaslu untuk membuktikan dirinya tidak terlibat dalam kasus tersebut.
“Yang pasti, saya tidak terlibat, dan tuduhan itu tidak berdasar,” pungkasnya. (Aka)
Editor: Nurul Khairiyah