SIMALUNGUN (detikgp.com) – Dinas pemberdayaan masyarakat dan Nagori (PMDN) melalui salah satu kepala bidang Dinas PMDN Kabupaten Simalungun, RK Silalahi mengakui terkait besarnya anggaran bimbingan teknis sejumlah Rp. 1,9 M.
“Jumlah anggaran yang digunakan sangat wajar karena peserta bimbingan teknis seluruh kepala desa kabupaten Simalungun,” tutur Silalahi.
Lebih jauh Silalahi menjelaskan, besarnya anggaran tersebut dikarenakan pelaksanaan bimbingan itu dilakukan di luar pulau, yakni di Bandung, Jawa Barat.
Ketika awak media mempertanyakan alasan harus diadakan Bintek di Bandung, Silalahi menjawab, karena desa-desa di Bandung jauh lebih maju dibandingkan dengan desa yang ada di Simalungun, dan Bintek itu sekaligus sebagai studi banding.
Menanggapi hal itu, ketua LSM MATAHARI Rupsel Simbolon, menyebut tempat pelaksanaan Bintek di luar pulau, merupakan pemborosan anggaran. Pelaksanaan Bintek tidak harus diluar pulau, bisa saja dilakukan di dalam kota.
Rupsel juga mengatakan, bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan dugaan pemborosan anggaran tersebut ke aparat penegak hukum.
Selain konfirmasi kepada pihak PMDN, Detik juga mencoba cari informasi kepada kepala inspektorat Simalungun Roganda Sihombing terkait telah dilaksanakannya pemeriksaan anggaran PMDN, tetapi yang bersangkutan tidak berada di tempat, ketika dihubungi melalui telepon genggamnya, Roganda mengaku masih rapat.
Hingga berita ini diturunkan, kepala inspektorat Simalungun belum dapat memberikan keterangan terkait dugaan pemborosan anggaran Bintek PMDN Simalungun. (Rps)
Editor: Nurul Khairiyah