BEKASI (detikgp.com) – Ratusan insan pers dan pimpinan media dari Kota dan Kabupaten Bekasi menyatakan sikap tegas dalam Dialog Pers bertema ‘Pers Menjaga Marwah dalam Tantangan Zaman dan Era Digital’ yang digelar di Saung Jajaka, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (3/7/2025).
Acara ini digagas oleh gabungan organisasi profesi wartawan dan media, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersatu (AWIBB), Ikatan Wartawan Online (IWO), dan Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kota Bekasi. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan se-Bekasi Raya.
Dialog ini menjadi respons kritis atas pernyataan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut bahwa media sosial lebih penting dibanding media massa. Bahkan, ia menyarankan agar pemerintah tak lagi perlu menjalin kerja sama dengan media konvensional.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, mengecam keras pernyataan tersebut. Ia menyebut bahwa ucapan sang gubernur dapat menyesatkan opini publik dan mereduksi peran vital media profesional dalam menjaga demokrasi.
“Kalau media dianggap tidak penting, siapa lagi yang menyuarakan kepentingan rakyat? Jangan sampai demokrasi kita dibajak oleh algoritma tanpa etika,” tegas Ade.
Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, turut menyuarakan hal serupa. Ia menegaskan bahwa kemitraan antara pemerintah dan media bukan sekadar soal pemberitaan, tetapi bagian integral dari transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
Pernyataan Sikap Insan Pers Bekasi Raya:
– Menolak segala bentuk peremehan terhadap media massa, karena bertentangan dengan semangat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
– Menuntut klarifikasi resmi dari Gubernur Jawa Barat atas pernyataan yang dianggap merendahkan martabat pers profesional.
– Menegaskan pentingnya kemitraan strategis antara media dan pemerintah, bukan sekadar hubungan transaksional, tetapi kolaboratif demi pelayanan publik yang informatif dan transparan.
– Mendorong wartawan dan pemilik media untuk tetap profesional, kritis, serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.
– Mengajak masyarakat dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga eksistensi media lokal sebagai pilar demokrasi yang tak tergantikan oleh viralitas media sosial.
Dialog yang berlangsung penuh semangat itu juga dihiasi dengan spanduk-spanduk perlawanan terhadap narasi yang merendahkan media, di antaranya:
“Pers bukan buzzer, media bukan musuh pemerintah.”
“Tanpa verifikasi, asal viral.”
“Apa jadinya kalau media dianggap tidak penting?”
Acara ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan publik dan para pemangku kebijakan bahwa media profesional adalah pilar demokrasi, bukan alat propaganda.
Dalam era digital yang penuh tantangan dan disrupsi, insan pers Bekasi Raya menegaskan komitmennya untuk menjaga marwah profesi serta integritas jurnalistik.
“Kami tidak akan diam. Kami bersatu. Kami adalah penjaga demokrasi,” ucap para wartawan dalam pernyataan bersama.
Melalui forum ini, insan pers se-Bekasi Raya mengirimkan pesan kuat: media tetap dan akan selalu relevan sebagai garda terdepan penyampai kebenaran dan penjaga kepentingan publik. (Red.)