SUMUT (detikgp.com) – Salah satu visi dan misi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) adalah mewujudkan “pendidikan yang unggul.” Namun, implementasi visi tersebut di lapangan tampaknya menemui banyak kendala, terutama karena ulah sejumlah kepala sekolah.
Belum lama ini, tim detikgp.com melakukan peninjauan ke sejumlah SMA dan SMK negeri di wilayah Sumatera Utara. Salah satu temuan mengejutkan terjadi di SMK Negeri 1 Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumut. Sekolah ini diketahui melakukan pungutan sebesar Rp100.000 per siswa dengan dalih pembangunan podium.
Tak hanya itu, kepala sekolah juga dilaporkan menahan ijazah siswa yang belum melunasi iuran bulanan. Seorang orang tua siswa mengaku, ijazah anaknya telah ditahan selama empat tahun karena belum melunasi kekurangan pembayaran.
Kepala SMK N 1 Biru-Biru, Saidi A. Simanjuntak, melalui sambungan telepon yang diterima oleh wakil kepala sekolah, membenarkan adanya penahanan ijazah karena tunggakan. Ia juga mengakui adanya pungutan Rp100.000 per siswa untuk pembangunan podium.
Informasi yang diterima detikgp.com juga menyebutkan bahwa masih ada satu ijazah yang belum diberikan kepada siswanya atas nama Mhd Ilham Sembiring.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Sumut, Suhendri, mengatakan pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap sekolah terkait. Ia menyebut, ijazah yang sebelumnya ditahan telah diberikan, dan uang pungutan yang terlanjur dikutip sudah dikembalikan kepada orang tua siswa.
Namun demikian, Suhendri tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sanksi apa yang dijatuhkan kepada kepala sekolah tersebut.
Ketua LSM MATAHARI, Simbolon, menyatakan bahwa mutu dan kualitas pendidikan di Sumut sulit berkembang jika praktik-praktik seperti ini terus dibiarkan.
“Bagaimana mutu pendidikan bisa berkembang jika kepala sekolah justru sibuk mengelola dana BOS dan mencari-cari celah untuk menarik pungutan dari orang tua siswa?” tegas Simbolon. (Red/Rps)