JAKARTA (detikgp.com) – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan seluruh mitra kerjanya telah mencapai kesepakatan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Tahun 2026. Dalam rapat kerja yang digelar hari ini, alokasi anggaran final ditetapkan, dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menjadi satu-satunya mitra yang mendapatkan tambahan anggaran.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI, Bapak Lazarus, diawali dengan persetujuan final atas pagu anggaran yang telah disesuaikan oleh Badan Anggaran (Banggar).
Pagu anggaran untuk sejumlah kementerian dan lembaga di bawah Komisi V adalah sebagai berikut:
- Kementerian Pekerjaan Umum: Rp118,5 triliun
- Kementerian Perhubungan: Rp28,4 triliun
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP): Rp10,8 triliun
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT): Rp2,5 triliun
- Kementerian Transmigrasi: Rp1,9 triliun
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Rp2,6 triliun
- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas): Rp1,5 triliun
Dalam pengumuman tersebut, Ketua Komisi V menekankan bahwa dari semua mitra kerja, hanya Basarnas yang menerima tambahan anggaran, yakni sebesar Rp144 miliar. Tambahan ini menaikkan pagu Basarnas dari pagu awal Rp1,4 triliun menjadi Rp1,5 triliun. Meskipun demikian, Kepala Basarnas menyampaikan bahwa anggaran tersebut masih jauh di bawah kebutuhan minimal, dengan backlog sebesar Rp862,7 miliar. Menanggapi hal ini, Komisi V meminta Basarnas untuk fokus memanfaatkan tambahan dana tersebut pada dua hal penting: perawatan sarana dan prasarana yang sudah ada, serta pembinaan potensi SAR (Search and Rescue). Hal ini bertujuan untuk memastikan peralatan yang dimiliki dapat berfungsi optimal dan personel di lapangan siap menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi potensi bencana dan insiden di lapangan.
Meskipun pagu anggaran telah disetujui, sejumlah catatan penting disampaikan oleh anggota Komisi V untuk berbagai kementerian. Menteri Perhubungan diminta untuk memprioritaskan anggaran pada fasilitas keselamatan jalan, seperti guardrail, marka, dan penerangan jalan, terutama di jalan-jalan nasional yang masih minim fasilitas tersebut. Anggota Komisi V menyoroti minimnya fasilitas keselamatan di jalur lintas selatan Pulau Jawa yang menyebabkan jalan tersebut jarang digunakan.
Sementara itu, untuk Kementerian PKP, Komisi V tetap menantikan hasil konsultasi terkait pengalokasian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang penting untuk perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat.
Selain itu, Kementerian Desa dan Transmigrasi diminta untuk menyelesaikan masalah desa-desa yang berada dalam kawasan hutan atau taman nasional, sebuah persoalan yang telah lama menghambat pembangunan.
Di akhir rapat, semua perwakilan fraksi, dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, hingga Demokrat, menyatakan persetujuan atas pagu anggaran. Mereka menekankan pentingnya komitmen dari seluruh mitra kerja untuk menggunakan anggaran secara efektif dan akuntabel.
Rapat ini tidak hanya membahas angka-angka, tetapi juga menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Salah satu anggota DPR, Bapak Boy, menyampaikan video viral tentang anak-anak di Desa Peniti Dalam dan Peniti Besar, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, yang harus menyeberangi sungai dengan bergelantungan pada tali untuk sampai ke sekolah.
Ketua Komisi V menegaskan bahwa aspirasi dan keluhan dari daerah, seperti jalan rusak dan jembatan yang belum terbangun, telah menjadi bagian dari pembahasan panjang di Komisi V.
Rapat kerja ini menjadi bukti bahwa meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan, DPR dan pemerintah terus berupaya mencari jalan terbaik untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang merata dan menjaga keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. (Red./As)
Editor: Nurul Khairiyah