JAKARTA (detikgp.com) – Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih jilid II di Istana Negara, Senin sore. Pengumuman disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, didampingi Sekretaris Kabinet dan pejabat terkait. Presiden menegaskan reshuffle ini dilakukan sebagai upaya memperkuat kinerja pemerintahan dan memastikan program prioritas berjalan sesuai target.
Ada lima menteri yang diganti dalam reshuffle kali ini. Laksamana TNI (Purn) Agus Widodo ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan. Raden Aryo Wibowo, ekonom senior dan mantan Direktur Bank Indonesia, dipercaya menjabat Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.
Jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) kini diisi oleh H. Fadli Rahman, mantan Ketua Komisi IX DPR, menggantikan Abdul Kadir Karding. Untuk Menteri Koperasi, Presiden menunjuk Endah Ratna Sari, pengusaha koperasi nasional, menggantikan Budi Arie Setiadi. Sementara jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) kini dipegang Indra Saputra, mantan atlet nasional dan Ketua KONI, menggantikan Dito Ariotedjo.
Dalam reshuffle kali ini, Presiden juga mengumumkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Jabatan ini dipercayakan kepada Prof. Dr. KH. Ahmad Fauzi, MA, ulama dan akademisi yang berpengalaman dalam pengelolaan haji dan umrah. Posisi ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pelayanan jemaah haji dan umrah, yang selama ini menjadi fokus perhatian publik.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Istana Negara. Para pejabat yang dilantik mengenakan setelan jas dan dasi biru muda sesuai protokol. Presiden Prabowo, didampingi Wakil Presiden dan pejabat tinggi negara, menyaksikan langsung pengucapan sumpah jabatan. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa reshuffle ini merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan percepatan pencapaian program strategis nasional.
Reshuffle ini segera mendapat tanggapan dari publik dan kalangan pengamat. Banyak yang menilai pergantian pada posisi Menteri Keuangan dan Menko Polhukam sebagai langkah strategis untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Kehadiran kementerian baru juga dipandang sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah.
Pelantikan ini ditayangkan langsung melalui kanal resmi Sekretariat Presiden dan menjadi perhatian luas masyarakat. Kini publik menunggu langkah-langkah awal para pejabat baru dalam menjalankan program prioritas dan membawa penyegaran di tubuh pemerintahan. (Red./As)
Editor: Nurul Khairiyah