JAKARTA (detikgp.com) – Menteri Keuangan menegaskan akan memberikan sanksi tegas terhadap setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terbukti melanggar disiplin, termasuk bagi mereka yang kedapatan nongkrong di kafe selama jam kerja. Penegasan itu disampaikan dalam rapat internal Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (17/10), sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional.
“Bilang hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya memecat pegawai negeri susah, saya akan pecat,” tegas Menteri Keuangan dalam rapat tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan menerima laporan masyarakat yang mengungkap adanya pegawai Bea Cukai yang kerap menghabiskan waktu di Starbucks selama jam kerja.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa para pegawai tersebut sering melakukan pertemuan di kafe bersama rekan-rekan sejawat, membicarakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasan.
“Setiap hari saya melihat petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop, dan mereka meeting dengan banyak orang lain sesama petugas Bea Cukai,” tulis pelapor.
Pelapor yang mengaku seorang wiraswasta itu menambahkan, topik pembicaraan para oknum tersebut sering kali terkait urusan pribadi dan bisnis aset. Ia pun meminta Kementerian Keuangan menindak tegas perilaku yang dinilai mencoreng integritas pegawai negara itu.
Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa sistem pengaduan masyarakat yang dibuka pihaknya telah menerima lebih dari 15.900 laporan hanya dalam dua hari terakhir. Dari jumlah itu, sebanyak 2.459 laporan berisi ucapan dukungan, sedangkan 13.285 lainnya sedang dalam proses verifikasi.
“Kita punya staf khusus, ada enam orang yang ditugaskan untuk memverifikasi semua laporan itu,” jelas Menteri.
Selain laporan tentang perilaku pegawai, banyak juga pengaduan masyarakat terkait peredaran rokok ilegal di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
Menurut laporan, petugas di lapangan lebih sering menindak warung-warung kecil ketimbang membongkar jaringan besar di tingkat distributor. “Ini sama saja tetap memberi ruang bagi para cukong-cukong besar,” tulis salah satu warga dalam laporan tersebut.
Menanggapi hal itu, Kementerian Keuangan telah membentuk tim khusus yang terdiri dari pejabat Bea Cukai dan mantan pejabat pajak berpengalaman untuk memperkuat penanganan kasus tersebut.
Menteri Keuangan menegaskan pentingnya perubahan budaya organisasi di lingkungan kementeriannya.
“Government governance culture harus kita ubah. Kita mesti ubah organisasi,” tegasnya.
Ia berharap sistem pengaduan publik ini dapat menjadi instrumen pengawasan bersama antara masyarakat dan pemerintah.
“Ini seperti crowd reporting. Mungkin tidak semua laporan bisa ditindaklanjuti, tapi kalau beberapa ribu sudah kita proses, yang lain akan berpikir ulang untuk mengulangi pelanggaran,” pungkasnya. (Ad)
Editor: Nurul Khairiyah