BEKASI (detikgp.com) – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, menyoroti lambatnya penyerapan anggaran pembangunan infrastruktur yang hingga Oktober 2025 baru mencapai 58 persen. Anggota dewan tersebut mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk mempercepat realisasi anggaran menjelang akhir tahun guna mencegah dampak terhadap pelayanan publik.
“Tingkat penyerapan anggaran sampai Oktober baru 58 persen. Idealnya pada November ini sudah di angka 80–85 persen,” tegas Alit Jamaludin, seperti dilansir dari media lokal, Senin (3/11).
Alit menekankan bahwa keterlambatan serapan anggaran berpotensi menghambat perbaikan dan pembangunan berbagai fasilitas publik yang vital. Sektor-sektor yang terdampak meliputi jalan lingkungan, drainase, sarana pendidikan, kesehatan, serta program kesejahteraan sosial.
Lebih lanjut, politisi tersebut mengingatkan pentingnya memaksimalkan penggunaan anggaran untuk menghindari terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang besar di akhir tahun.
“Paling tidak, 90 persen program infrastruktur yang direncanakan dapat terealisasi,” tandas Alit, seraya menambahkan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap progres pembangunan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengakui adanya keterlambatan dalam sejumlah proyek. Menurutnya, molornya proses kontrak terjadi akibat rasionalisasi dan efisiensi program yang dilakukan pemerintah.
“Sekolah, polder, dan proyek lainnya sudah dikerjakan, tinggal proses pembayaran,” jelas Tri Adhianto.
Wali Kota memastikan bahwa pekerjaan fisik di lapangan terus berjalan, terutama untuk proyek-proyek prioritas pengendalian banjir. Beberapa proyek yang sedang dikebut antara lain pembangunan polder di Bekasi Timur, Rawalumbu, dan Bekasi Barat, serta normalisasi kali di Medansatria dan Bekasi Utara.
“Kami fokus menyelesaikan polder dan pengerukan kali agar dampak hujan bisa terkendali,” ujar Tri.
Situasi ini menjadi perhatian serius mengingat intensitas hujan dengan kategori sedang hingga tinggi telah mulai mengguyur Kota Bekasi. Keberadaan polder dan normalisasi sungai terbukti mampu mengurangi genangan di sejumlah titik rawan banjir.
Percepatan penyerapan anggaran infrastruktur dinilai krusial tidak hanya untuk mengejar target fisik pembangunan, tetapi juga untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat, terutama dalam menghadapi musim penghujan yang telah tiba. DPRD dan Pemkot Bekasi diharapkan dapat bersinergi mengoptimalkan sisa waktu yang ada demi terealisasinya pembangunan yang berkualitas bagi warga Bekasi. (Red./As)
Editor: Nurul Khairiyah