JAKARTA (detikgp.com) – Bupati Samosir Vandiko T. Gultom melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kamis (21/11/25). Kehadiran Bupati Samosir diterima langsung oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Samosir memaparkan sejumlah usulan pembangunan strategis yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Samosir untuk Tahun Anggaran 2026. Usulan itu meliputi pembangunan rumah susun, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), rehabilitasi kawasan kumuh, serta penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
Bupati Vandiko menegaskan bahwa penyediaan hunian layak dan peningkatan kualitas permukiman menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah. Menurutnya, rumah susun dan program BSPS sangat dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah, sementara penanganan kawasan kumuh dan RTLH merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang sehat serta tertata.
“Kami berharap program-program yang diajukan dapat diprioritaskan dalam perencanaan nasional tahun 2026, mengingat kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak dan sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Samosir,” ujar Vandiko.
Sementara itu, Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur mengapresiasi usulan yang disampaikan Pemkab Samosir. Secara prinsip, ia menyatakan dukungan terhadap rencana pengembangan permukiman tersebut, namun meminta agar seluruh usulan dilengkapi dengan Rediness Criteria (RC) sebagai syarat utama dalam proses verifikasi dan penganggaran di tingkat kementerian.
“Setiap usulan harus dilengkapi Rediness Criteria agar dapat diproses lebih lanjut. Kami siap mendukung sepanjang dokumen dan persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan,” tegasnya.
Audiensi ini menjadi langkah konkret Pemkab Samosir dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat demi percepatan pembangunan perumahan dan penataan permukiman di wilayah Kabupaten Samosir.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Samosir turut didampingi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Rudimantho Limbong. (Red./Rps&Bln)
Editor: Nurul Khairiyah