BEKASI (detikgp.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk mempercepat pembangunan sekretariat atau balai Rukun Warga (RW) di seluruh wilayah. Inisiatif ini muncul menyusul data yang menunjukkan bahwa dari total 1.020 RW di Kota Bekasi, belum semuanya memiliki fasilitas tersebut.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Faisal, menegaskan bahwa keberadaan sekretariat RW memiliki fungsi yang sangat vital dalam tatanan masyarakat. Fasilitas ini tidak hanya berperan sebagai ruang koordinasi bagi pengurus RW dan RT, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial warga.
“Fungsinya sangat vital. Selain untuk koordinasi para pengurus, sekretariat juga bisa menjadi pusat kegiatan warga,” ujar Faisal, seperti dilansir dari media lokal, Senin (3/11).
Ia berencana secara resmi mengusulkan program prioritas ini kepada Pemkot Bekasi. Program ini akan difokuskan pada RW-RW di kawasan perkampungan yang selama ini belum memiliki balai atau sekretariat sendiri.
“Kami akan melakukan inventarisasi dan memberi masukan kepada pemerintah,” tambah Faisal.
Sebagai solusi, Faisal menawarkan model pembangunan yang terinspirasi dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam model tersebut, pemerintah membeli lahan-lahan warga yang dinilai kurang strategis, lalu mengalihfungsikannya menjadi sekretariat RW.
Langkah ini, menurutnya, dapat dikombinasikan dengan upaya penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota. Sebuah lahan seluas 150 meter persegi dianggap sudah memadai untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut secara bersamaan.
“Dengan luas tanah 150 meter persegi, pemerintah bisa membangun sekretariat sekaligus RTH. Ini tidak merugikan karena menjadi aset pemerintah dan menambah persentase RTH kota,” tegasnya.
Jika terealisasi, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur sosial di tingkat akar rumput, meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan, serta menjadi wadah pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif di Kota Bekasi. (Red./As)
Editor: Nurul Khairiyah