KABUPATEN BEKASI (detikgarudaperkasa.com) – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) dari Fraksi Partai Golkar, Haji Akhmad Marjuki, melaksanakan Jaring Aspirasi (Reses) I Tahun Sidang 2025 – 2026 kepada ratusan konstituen yang dilaksanakan di Kampung Jarakosta Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat, Rabu (3/12/2025).
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Kabupaten Bekasi tersebut, mengatakan Reses adalah agenda rutin dan wajib dilaksanakan Anggota DPRD untuk menyerap aspirasi, belanja masalah dan hadir langsung di tengah konstituen untuk mendengarkan keluhan dan kebutuhan masyarakat yang bersifat umum.
“Kegiatan Reses ini juga dalam rangka penyusunan APBD agar lebih terarah dan berskala prioritas. Dan penyusunan APBD mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat dan sesuai dengan menu yang ada di Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya di hadapan para konstituen.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jabar ini mengucapkan terimakasih atas kehadiran seluruh konstituen dan telah ikut dalam sesi diskusi. Diakui Marjuki, dirinya sebatas mengusulkan tetapi yang mengeksekusi adalah Eksekutif atau Gubernur.
Dalam sesi tanya jawab, konstituen banyak menyampaikan berbagai aspirasi mulai dari bantuan modal usaha bagi para pelaku UKM yaitu usaha budidaya ikan lele, masalah lapangan kerja, bantuan alat hadroh atau marawis hingga permasalahan peserta BPJS Kesehatan.
Dari berbagai aspirasi tersebut, Haji Marjuki mengaku akan mencari solusinya, mulai akan memberikan bantuan bibit ikan lele, dan memberikan bantuan alat hadroh melalui tim Kawan Akhmad Marjuki.
“Untuk kepesertaan BPJS yang dinonaktifkan karena ada anggota didalam KK (Kartu Keluarga,red) yang masuk akun judol, kami akan coba menelusuri dan mendorong untuk ditertibkan, berkoordinasi dengan Gubernur Dedi Mulyadi,” ungkapnya.
Sementara mengenai aspirasi agar para pencari kerja bisa diterima di sejumlah perusahaan, Haji Marjuki mengaku persoalan tersebut akan menjadi PR buat Pemerintah Daerah dan Provinsi, supaya kedepan ada sistem yang efektif dalam penyaluran calon tenaga kerja.
“Kami juga meminta Karang Taruna sekitar untuk ikut pro aktif. Untuk Gubernur Jabar sendiri saat ini memang sudah berupaya untuk memotong alur para pencari kerja untuk menghindari calo,” tandasnya. (zal)