JAKARTA (detikgp.com) – Suasana ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat yang biasanya kaku dan formal mendadak memanas, saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberikan kesaksian. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu tampil dengan nada keras, menumpahkan kekecewaan mendalam atas tata kelola perusahaan pelat merah yang pernah dipimpinnya.
Mengenakan batik bernuansa biru, Ahok hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang disebut merugikan negara hingga triliunan rupiah. Namun, perhatian publik tak hanya tertuju pada kerugian negara, melainkan pada pernyataan tajam Ahok yang menyinggung lingkar kekuasaan tertinggi.
“Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor ke jaksa? Periksa sekalian BUMN, periksa Presiden bila perlu!” ucap Ahok lantang di hadapan majelis hakim.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahok saat menjelaskan kejanggalan yang ia temui selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Ia menyoroti fenomena dicopotnya sejumlah direksi yang dinilainya berintegritas, sementara praktik tata kelola yang bermasalah justru terus berlangsung.
Dalam kesaksiannya, Ahok secara terbuka menyebut nama mantan Presiden Joko Widodo dan mantan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia meminta Kejaksaan Agung untuk menelusuri alasan di balik keputusan strategis pencopotan direksi, bukan hanya memeriksa pelaksana teknis di lapangan.
Ahok juga membela sejumlah mantan direksi Pertamina, di antaranya Joko Priyono, mantan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, dan Mas’ud Khamid, mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Menurutnya, kedua sosok tersebut merupakan direksi yang menolak menandatangani pengadaan yang dinilai tidak rasional dan berpotensi merugikan perusahaan.
“Kenapa orang-orang yang lurus dan mau membenahi justru dicopot?” kata Ahok.
Ia menilai pencopotan direksi tanpa alasan kinerja yang jelas merupakan sinyal kuat adanya tekanan atau kepentingan besar yang ingin mempertahankan praktik bermasalah di tubuh Pertamina.
Kesaksian Ahok dinilai memperluas dimensi perkara. Persidangan tidak lagi semata membahas dugaan mark-up atau kesalahan prosedur, tetapi mengarah pada dugaan intervensi kebijakan dan pembiaran sistemik di level pengambil keputusan.
“Saya mau penegak hukum tahu, ini bukan cuma soal siapa yang tanda tangan, tapi siapa yang menyuruh dan siapa yang membiarkan,” ujar Ahok, menekankan pentingnya mengusut rantai tanggung jawab secara menyeluruh.
Pernyataan Ahok tersebut kini menjadi perhatian publik dan menempatkan bola panas di tangan Kejaksaan Agung. Publik menanti sejauh mana aparat penegak hukum berani menelusuri dugaan praktik korupsi tata kelola BUMN hingga ke level kebijakan tertinggi.
Sidang ditutup, namun gaung pernyataan Ahok masih menggema. Seperti yang sudah dikenal publik, Ahok tetap konsisten dengan sikapnya: bersuara keras dan menantang arus, bahkan ketika arus itu datang dari puncak kekuasaan. (Red.)
Editor: Nurul Khairiyah