BANDUNG (detikgp.com) – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menetapkan kebijakan pelarangan siswa membawa sepeda motor ke sekolah mulai tahun ajaran 2026/2027. Aturan ini akan diperkuat dengan surat pernyataan bermaterai yang wajib ditandatangani oleh pihak sekolah, orangtua, serta peserta didik
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyiapkan sejumlah langkah pendukung agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif.Salah satu opsi yang ditawarkan adalah optimalisasi angkutan umum dan penerapan skema angkutan berlangganan yang dikelola bersama antara sekolah dan orangtua siswa
Kepala Disdik Jabar, Purwanto, menyampaikan bahwa skema berlangganan ini dapat menjadi solusi bagi pelajar yang tinggal jauh dari sekolah dan belum terlayani transportasi umum secara memadai. Menurutnya, apabila jumlah siswa dalam satu wilayah cukup banyak, sekolah dan orangtua dapat berinisiatif menyediakan angkutan khusus secara kolektif.
“Nah yang kayak gini itu, maka sebenarnya karena ini pernah diterapkan juga oleh Pak Gubernur ketika jadi Bupati Purwakarta dan saya juga jadi Kepala Dinas Pendidikan waktu itu. Kalau jumlah siswanya banyak di situ, itu sekolah sama orang tua siswa itu bisa mengadakan angkutan abodemen gitu,” kata Purwanto, Rabu (25/2/2026).
Ia menegaskan, keberhasilan skema tersebut sangat bergantung pada komitmen bersama antara pihak sekolah dan orangtua. Pembiayaan angkutan dilakukan secara gotong royong sesuai kesepakatan.
“Misalnya ke sekolah itu nyiapin angkutan antara orangtua dengan guru itu, ini kan persoalan kreativitas, persoalan kesamaan komitmen antara sekolah dengan orangtua,” ujarnya.
Purwanto mencontohkan, pola serupa pernah dijalankan di sejumlah sekolah di Purwakarta dengan iuran yang relatif terjangkau.
“Ada di beberapa sekolah juga, kayak di Purwakarta itu dulu pernah. Karena banyak anak di situ tuh ada angkutan umum gitu. sebulan itu berapa, Rp 10 ribu gitu seorangnya,” tuturnya.
Selain mendorong angkutan berlangganan, Disdik Jabar juga mengimbau agar fasilitas bus dan angkot yang telah tersedia dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan pelajar. Skema angkutan bersama ini dinilai sebagai solusi sementara selama pemerintah belum sepenuhnya menyiapkan layanan transportasi khusus siswa.
Ke depan, Disdik Jabar berencana berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuka kemungkinan penyediaan angkutan umum khusus pelajar apabila dinilai mendesak dan signifikan, seperti layanan bus pelajar yang telah beroperasi di beberapa daerah.
“Atau juga ke depan sekiranya itu memungkinkan pemerintah bisa menyiapkan angkutan umum. Kita lihat nanti apakah itu menjadi sesuatu yang signifikan atau enggak,” terang Purwanto. (Ad)
Editor: Nurul Khairiyah