SIMALUNGUN (detikgp.com) – Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun berkomitmen untuk menjalankan program “Jaga Desa”.
Merujuk ke peraturan program Jaga Desa dan instruksi Jaksa Agung No 5 tahun 2023 dan program jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang merupakan inisiatif Kejaksaan RI untuk mengawal, mengawasi, dan memberikan penyuluhan hukum terkait penggunaan dana desa yang tepat sasaran serta mencegah penyimpangan.
Belum lama ini Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun Munawal Hadi SH MH melalui Kepala Seksi intelijen Yudhi Saputra SH mengatakan pihaknya akan melakukan dan menjalankan program Jaga Desa dengan konsisten.
Sesuai dengan dengan undang undang No 3 tahun 2024 perubahan kedua atas undang undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, yang memperkuat kedudukan desa dan partisipasi masyarakat.
Lebih lanjut Yudhi jelaskan, pihaknya tidak main-main dengan program Jaga Desa, jika ada temuan bahkan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dana desa, tentunya “kami akan segera tindak lanjuti”.
Tentunya terlebih dahulu berkoordinasi dengan inspektorat Kabupaten dan jika inspektorat menyatakan adanya kerugian negara dan dipastikan merupakan tindak pidana, “maka tidak kata toleransi, segera dilakukan pemeriksaan, dan jika berpotensi dan ada unsur pidananya, tentunya akan dilakukan penahanan,” jelas Yudhi.
Diakuinya untuk melakukan program Jaga Desa ini, tentunya pihaknya akan melakukan upaya atau edukasi kepada seluruh kepala desa dengan cara mengumpulkan seluruh Kepala Desa di setiap kecamatan, guna diberikan arahan serta edukasi tentang penggunaan dana desa.
Setelah mendapatkan arahan atau edukasi dari Kejaksaan dan masih ada yang melakukan tindak pidana melalui penyimpangan anggaran, atau fiktif, tentunya akan akan dilakukan pemanggilan terhadap kepala desa terkait.
“Yang pasti kami jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun akan terus mengupayakan yang terbaik terkait program Jaga Desa,” tambah Yudhi.(Red. / Rps)
Editor: Nurul Khairiyah