KABUPATEN BEKASI (detikgp.com) – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKB, Ahmad Faisal, S.Hi melaksanakan kegiatan serap aspirasi (reses) Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Yayasan Arraudhah, Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan (Tamsel), Jumat (01/05/2026).
Kegiatan tersebut juga dihadiri Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kabupaten Bekasi, Taufiqurahman berserta jajaran; serta perwakilan dari Disbudpora, Disnaker dan DPMD Kabupaten Bekasi, serta Puskesmas Tambun.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kecamatan Tambun Selatan ini, mengatakan bahwa kegiatan reses ini merupakan wadah bagi masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Tambun Selatan, untuk menyampaikan masukan dan aspirasinya kepada Anggota DPRD.
“Secara administrasi pemerintahan, saat ini Kabupaten Bekasi memang sedang mengalami turbulensi, karena ada proses hukum yang sedang berjalan. Pemkab Bekasi belum melakukan kegiatan yang ada feed back nya bagi masyarakat, seperti persoalan infrastruktur,” ungkapnya.
Dirinya pun berharap, dengan adanya komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif, maka kondisi tata pemerintahan akan kembali normal sesuai tagline Bekasi Bangkit Maju Sejahtera. Eksekutif dan Legislatif akan berkoordinasi dalam rangka membangun Kabupaten Bekasi.
“Tentunya persoalan yang ada di masing-masing desa akan berbeda, apakah itu kaitan infrastruktur dan sebagainya. Semoga semuanya bisa berjalan kondusif, aman dan tertib, serta tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan,” paparnya.
Dalam sesi tanya jawab, konstituen banyak menyampaikan berbagai aspirasi mulai dari sulitnya mendapatkan pekerjaan, persoalan infrastruktur, jaminan kesehatan, hingga pembangunan di perumahan. Dan berbagai pertanyaan tersebut dijawab oleh Dewan Faisal bersama perwakilan SKPD.
Di bidang ketenagakerjaan, Dewan Faisal mengatakan bahwa persoalan masyarakat yang susah cari kerja, menjadi PR bagi lembaga Legislatif khususnya Komisi IV. Menurutnya, Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang kaya industri, tetapi miskin penyerapan tenaga kerja.
“Kita juga enggak bisa menahan arus para tenaga kerja dari luar, untuk bekerja di Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi. Kami dari PKB akan terus memperjuangkan hal ini, persoalan ini bukan persoalan yang mudah tetapi berat, tetapi kita akan mencoba menekan angka pengangguran secara bertahap,” paparnya.
Dalam kegiatan Reses tersebut, konstituen dari Kelurahan Jatimulya juga menanggapi terkait banyaknya program saluran air yang mangkrak, sehingga banyak warga yang menjadi korban, seperti di Perumahan Ponrok Timur Indah sampai ke perbatasan Kota dan Kabupaten Bekasi.
Menjawab keluhan tersebut, Dewan Faisal mengatakan jika Kelurahan Jatimulya sekarang ini sudah ditetapkan sebagai Kampung Kumuh Perkotaan, sehingga akan dialokasikan anggaran dari pusat sebesar puluhan miliar, namun anggaran dari kementerian belum terpenuhi 100 persen.
“Iya belum terpenuhi 100 persen, sehingga belum tereksekusi semua, baru sanitasi masyarakat. Ada juga program crossing pipa dari pinggir kalimalang untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Kelurahan Jatimulya mendapatkan alokasi anggaran, tetapi prosesnya bertahap,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat warga Perumahan Puri Cendana, Desa Sumberjaya, juga mengeluhkan mengenai kondisi jalan perumahan yang rusak parah, dimana pihak pengembang sudah tidak peduli lagi dengan kondisi tersebut, sehingga warga berharap bantuan Dewan guna melakukan perbaikan.
Menjawab keluhan tersebut, Dewan Faisal mengaku akan melakukan mitigasi terlebih dahulu, apakah perumahan tersebut sudah diserahterimakan ke Pemda atau belum, karena pihak Disperkimtan belum bisa membangun jika perumahan tersebut belum diserahterimakan ke Pemda.
Dikatakan Faisal, dari ratusan perusahaan di wilayah Kecamatan Tambun Selatan, baru hitungan jari perumahan yang sudah menyerahkan fasos fasumnya ke Pemda. Pihak DPRD pun sudah melakukan akselerasi agar developer segera melakukan serah terima ke Pemda.
“Hal ini akan menjadi catatan bagi DPRD, khususnya di Komisi III. Saya minta datanya kalau memang belum diserahkan terimakan ke Pemda. Di perumahan juga sudah ada Forum RW atau paguyuban warga, kalau keberadaan pihak developer sudah tidak diketahui,” tandasnya. (zal)