KABUPATEN BEKASI (detikgp.com) – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKS, Saeful Islam, SH., MA melaksanakan kegiatan serap aspirasi (reses) Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Fasum Perumahan Puri Cikarang Hijau (PCH), Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Sabtu (02/05/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Cikarang Utara, Enop Can; Kaur Pemerintahan Pemdes Karangasih, para Ketua RW dan RT di Lingkungan Perumahan PCH, serta para pengurus dan kader PKS Kecamatan Cikarang Utara dan Ranting Desa Karangasih.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII meliputi Kecamatan Cikarang Utara, Cikarang Timur dan Cikarang Selatan ini, mengakui dalam kegiatan Reses kali ini, dirinya ingin bertemu langsung dengan konstituen yang ada di Perumahan PCH.
“Reses ini menjadi ajang silaturahmi antara Anggota DPRD dengan konstituen, karena itu apa yang menjadi masukan dan ide yang dituangkan didalam proposal, harus kita kawal supaya betul-betul bisa terealisasi,” ungkapnya saat menyampaikan sosialisasi.
Dalam kesempatan tersebut, Dewan Saeful juga menyinggung terkait keluhan warga masyarakat mengenai persoalan banjir yang melanda Perumahan PCH. Dirinya pun menegaskan agar pembangunan gorong-gorong bisa menjadi program prioritas pada tahun 2027 mendatang.
“Hal ini menjadi bagian dari advokasi saya, karena saya juga merupakan warga Perumahan PCH. Semua warga perumahan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pembangunan, tetapi pihak pengembang harus menyerahkan fasos fasumnya ke Pemda,” paparnya.
Dirinya pun bersyukur sudah banyak jalan yang dibangun Pemda, membangun sarana olahraga (SOR), tinggal warga masyarakat yang berkewajiban untuk merawatnya. Menurutnya, pembangunan itu harus dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh.
Dalam sesi tanya jawab, konstituen banyak menyampaikan berbagai aspirasi mulai dari penanganan masalah banjir di Perumahan PCH, persoalan pendidikan, hingga permohonan dibangunnya rumah produksi.
Menjawab keluhan masyarakat mengenai persoalan banjir di Perumahan PCH, Dewan Saeful mengajak warga masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, dan gotong royong membersihkan lingkungan. Hal tersebut sebagai bentuk upaya jangka pendek mengatasi persoalan banjir.
“Bersihkan got-got dan saluran air, kalau memang perlu direvitalisasi bisa menggunakan anggaran desa atau APBD. Hal ini merupakan langkah kecil yang bisa kita lakukan, untuk meminimalisir terjadinya banjir, mengingat sekarang ini terjadi efisiensi anggaran,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya pun menyampaikan jika tahun ini Pemda Kabupaten Bekasi mengalami pemotongan anggaran dari pusat hingga Rp1,2 Triliun. Jika di Tahun 2025 anggaran Dinas SDABMBK sebesar Rp800 miliar, tahun ini anggaran sebesar Rp300 miliar. Hal ini tentunya akan merugikan masyarakat, karena pembangunan akan terhambat.
“Belanja pegawai juga maksimal di angka 30 persen, sehingga Pemda harus meningkatkan pendapatan daerah, seperti di sektor parkir, pajak air tanah, dan merevisi perda-perda yang kurang efektif, seperti Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Perda Pariwisata,” tandasnya. (zal)