FKPD Dukung Penguatan Konvensi Hak Anak di Kabupaten Samosir

SAMOSIR (detikgp.com) – Perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya menjadi tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen serta sinergi lintas sektor. Untuk memperkuat upaya tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Samosir melaksanakan kunjungan kerja sekaligus kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Konvensi Hak Anak (KHA) di Aula Kantor Bupati Samosir.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon, Pabung Samosir T. Siringo Ringo, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sari, serta Kanit PPA Polres Samosir Bulet Mars Swanto Lumban Batu.

Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Friska Situmorang; Perencana Ahli Pertama Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Ignasius Alvin Krisnugrahan; serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Provinsi Sumatera Utara, Mohammad Andi.

Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah, tenaga pendidik, serta para pemangku kepentingan dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak sesuai prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebanyak 50 peserta dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dan dunia pendidikan mengikuti kegiatan tersebut.

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga, tetapi juga pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat.

“Pemkab Samosir berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak, menjadi kabupaten yang mampu menjamin pemenuhan hak dan memberikan perlindungan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan serta berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya,” tegas Ariston.

Menurutnya, Bimtek Konvensi Hak Anak memiliki peran penting dan strategis dalam memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menerapkan prinsip-prinsip KHA di Kabupaten Samosir.

Ia juga menekankan empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Keempat prinsip tersebut harus menjadi perhatian dan diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam kehidupan sehari-hari.

“Seluruh perangkat daerah, FKPD, dan pemangku kepentingan harus meningkatkan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat. Tanggung jawab ini harus menjadi gerakan bersama yang terintegrasi dalam program dan kebijakan pembangunan,” tambahnya.

Ariston turut menegaskan bahwa anak-anak di Kabupaten Samosir harus mendapatkan akses pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan berkualitas, lingkungan keluarga yang nyaman, ruang bermain ramah anak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.

“Membangun daerah bukan hanya tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Investasi terbaik bagi masa depan Samosir adalah anak-anak, maka harus dijaga dan dipenuhi haknya,” tutup Ariston.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon, menyampaikan dukungannya terhadap upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak. Ia berharap anak-anak Samosir dapat tumbuh menjadi generasi hebat di tanah kelahirannya sendiri.

Nasip menegaskan bahwa DPRD siap mendukung pembentukan peraturan daerah maupun penganggaran yang berpihak pada perlindungan anak. Menurutnya, perhatian terhadap anak harus menjadi prioritas, terlebih di tengah perkembangan teknologi yang menghadirkan berbagai tantangan bagi generasi muda.

“Dalam bidang anggaran, perlindungan anak harus diprioritaskan. Kita harus lebih bertanggung jawab kepada anak, memberi perhatian yang serius agar tidak terjerumus ke hal yang negatif, termasuk di tengah perkembangan teknologi,” ujar Nasip.

Dukungan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak juga disampaikan oleh unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan. Keterlibatan unsur FKPD tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor agar upaya perlindungan anak dapat dilaksanakan secara terpadu.

Melalui kegiatan Bimtek Konvensi Hak Anak ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak.

Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, Kabupaten Samosir diharapkan semakin dekat dalam mewujudkan predikat Kabupaten Layak Anak, sehingga setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang secara optimal, dan meraih masa depan yang lebih baik. (Red./Rps)

 

Editor: Nurul Khairiyah

SamosirSumut
Comments (0)
Add Comment