PEMATANGSIANTAR (detikgp.com) – Pergeseran anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar menjadi sorotan setelah diketahui telah dilakukan melalui sejumlah Surat Keputusan (SK) Wali Kota. Pergeseran tersebut berdampak pada perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sebelumnya telah disahkan.
Pergeseran anggaran pada dasarnya dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program prioritas. Namun, setiap perubahan harus mengikuti mekanisme serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah, termasuk memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Belum lama ini, pergeseran anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar disebut telah memasuki penerbitan tiga hingga empat SK.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar, J. Sitanggang, membenarkan bahwa pergeseran anggaran tersebut telah dilaksanakan dan dilengkapi dengan Surat Keputusan Wali Kota.
Menurutnya, hingga saat ini sudah terdapat empat SK pergeseran anggaran yang dilaksanakan pada sejumlah dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, Sitanggang belum menjelaskan apakah seluruh perubahan tersebut telah dilaporkan atau diberitahukan secara resmi kepada DPRD.
Ia menyebutkan, anggaran yang digunakan dalam pergeseran tersebut bersumber dari APBD dan sebagian lainnya berasal dari Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Lebih lanjut, Sitanggang mengungkapkan bahwa alokasi TKD Kota Pematangsiantar tahun 2026 mencapai kurang lebih Rp180 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp25 miliar telah disalurkan untuk bantuan kepada daerah lain, sementara sebagian besar sisanya disebut telah disalurkan ke sejumlah OPD melalui mekanisme pergeseran anggaran.
Sementara itu, seorang anggota DPRD Kota Pematangsiantar yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan bahwa hingga saat ini pihak legislatif belum menerima laporan resmi maupun pemberitahuan dari pemerintah daerah terkait penerbitan SK pergeseran anggaran tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme koordinasi dan keterbukaan informasi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan perubahan anggaran daerah.
Pergeseran anggaran yang berdampak pada perubahan DPA perlu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain memiliki dasar hukum yang jelas, mekanisme pelaksanaannya juga harus memperhatikan kewajiban penyampaian informasi dan pelaporan kepada DPRD sesuai aturan yang berlaku.
Transparansi dalam pengelolaan APBD menjadi penting agar setiap perubahan alokasi anggaran dapat diketahui, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. (Red./Rps.)