SIMALUNGUN (detikgp.com) – Inspektorat Kabupaten Simalungun masih memproses pemeriksaan terkait dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret nama Julita Damanik, Kepala Puskesmas Buttu Turunan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun.
Dugaan tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan di sejumlah media sosial dan pemberitaan. Berdasarkan informasi yang beredar, Julita diduga meminta sejumlah uang kepada beberapa orang dengan janji dapat membantu mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dalam menjalankan aksinya, Julita disebut mengaku memiliki kedekatan dengan Bupati Simalungun agar para calon korban percaya. Namun, Bupati Simalungun Anton mengaku tidak terlalu mengenal Julita Damanik.
Salah satu pihak yang diduga menjadi korban dalam perkara tersebut adalah Uni Hsb, yang namanya disamarkan. Informasi yang dihimpun menyebutkan, hingga saat ini sudah dua orang melaporkan dugaan tersebut ke Polres Pematangsiantar, salah satunya Uni Hsb.
Kepala Inspektorat Kabupaten Simalungun, Roganda Sihombing, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan pemeriksaan atas dugaan tersebut.
“Saya sudah memerintahkan Irbanko untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penipuan itu,” ujar Roganda.
Ia menambahkan, surat dari penasihat hukum korban baru diterima pihak Inspektorat dan akan segera ditindaklanjuti. Terkait perkembangan hasil pemeriksaan, Roganda mengatakan akan menyampaikannya setelah proses tersebut selesai.
“Kami meminta rekan-rekan media untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan yang saat ini masih berjalan,” katanya.
Sementara itu, penasihat hukum Uni Hsb, Saragih, menyebut surat permohonan penanganan perkara tersebut telah dikirimkan pada 25 Juni 2026 melalui kantor pos dan ditujukan langsung ke Kantor Inspektorat Kabupaten Simalungun.
“Kami berharap penanganan dugaan penipuan ini dilakukan secara transparan dan tidak ada yang ditutupi,” ujar Saragih.
Di tempat terpisah, Sekretaris LSM Matahari, Ernawati, mengatakan pihaknya akan terus mengawal kinerja jajaran pejabat di Kabupaten Simalungun, termasuk dalam penanganan dugaan kasus tersebut.
“Kami konsisten mengawal kinerja para pejabat di Kabupaten Simalungun,” pungkasnya. (Red./Rps)
Editor: Nurul Khairiyah