Soroti Kepastian Roda Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat dan Buruh Jadi Taruhan, Komunitas Peduli Kesejahteraan Buruh dan Masyarakat Suarakan Desakan Pelantikan Bupati Bekasi Definitif
KABUPATEN BEKASI (detikgp.com) – Gelombang dukungan dan desakan agar Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, segera dilantik menjadi Bupati Definitif terus mengalir deras dari berbagai elemen masyarakat.
Kali ini, dukungan tegas datang dari aktivis buruh sekaligus Kader Partai Buruh, Amir Mahfuzh.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Komunitas Peduli Kesejahteraan Buruh dan Masyarakat, serta Direktur Sejahtera Watch tersebut menyatakan, bahwa kepastian status kepemimpinan di Kabupaten Bekasi sangat krusial bagi keberlangsungan pelayanan publik, stabilitas politik, serta kesejahteraan masyarakat dan kaum buruh.
”Kabupaten Bekasi adalah kawasan industri terbesar di Indonesia yang membutuhkan kepemimpinan dengan kewenangan penuh dan kepastian hukum. Oleh karena itu, kami mendesak DPRD Kabupaten Bekasi, Gubernur Jawa Barat, hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mempercepat proses pelantikan dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi Definitif,” tegas Amir Mahfuzh.
Menurut Amir, status Pelaksana Tugas (Plt) memiliki keterbatasan kewenangan strategis dalam pengambilan keputusan. Padahal, Kabupaten Bekasi saat ini membutuhkan akselerasi kebijakan pro-rakyat, pro-buruh, mulai dari pelindungan ketenagakerjaan, peningkatan kesejahteraan buruh, pengentasan pengangguran, hingga percepatan pembangunan infrastruktur daerah.
Ia menambahkan, di tengah masa transisi ini, dr. Asep Surya Atmaja terbukti tetap aktif memimpin roda pemerintahan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan harmonis bersama instansi serta Forkopimda.
”Meskipun menjabat sebagai Plt, roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap diupayakan berjalan lancar. Namun, agar visi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera dapat terwujud secara maksimal tanpa hambatan birokrasi, penetapan pejabat definitif tidak boleh ditunda-tunda lagi,” lanjut Direktur Sejahtera Watch tersebut.
Sejalan dengan aspirasi elemen masyarakat lainnya—seperti tokoh masyarakat, relawan, advokat, hingga LSM—Amir Mahfuzh bersepakat bahwa percepatan pelantikan definitif ini merupakan kebutuhan mendesak bagi seluruh warga Kabupaten Bekasi.
”Kami dari Komunitas Peduli Kesejahteraan Buruh dan Masyarakat bersama elemen aktivis akan terus mengawal proses ini.
Harapan kami, DPRD Kabupaten Bekasi dapat segera memantapkan proses administrasi dan paripurna agar Mendagri segera menerbitkan SK pelantikan definitif demi kemajuan Kabupaten Bekasi,” pungkas Amir. (Red.)
Editor: Nurul Khairiyah