KOTA BEKASI (detikgarudaperkasa.com) – Puluhan warga yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat siang. Aksi tersebut dilakukan di Hotel Merbabu, Bekasi, Jumat (6/12/2024) tempat berlangsungnya rekapitulasi suara terbuka Pilkada Kota Bekasi 2024.
Demonstrasi ini diinisiasi sebagai bentuk protes dan peringatan kepada KPU agar menjaga prinsip jujur, transparan, dan independen dalam penyelenggaraan pemilu. Muhammad Ali, salah satu perwakilan demonstran, menegaskan pentingnya KPU sebagai garda terdepan demokrasi untuk bertindak profesional.
“Kedatangan kami ke sini untuk mengingatkan KPU agar tetap menjalankan tugas dengan jujur dan adil. Sebab, keberhasilan Pilkada yang menghasilkan pemimpin berintegritas sangat bergantung pada netralitas KPU,” ujar Muhammad Ali di tengah kerumunan massa. Ia juga menyoroti isu dugaan adanya keberpihakan KPU terhadap salah satu pasangan calon (Paslon) dalam Pilkada Kota Bekasi.
Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Kota Bekasi menyampaikan tiga tuntutan utama kepada KPU Kota Bekasi:
1. KPU harus menjalankan tugas secara profesional, independen, jujur, dan adil.
2. KPU diduga kuat memiliki hubungan dengan salah satu Paslon Pilkada Kota Bekasi. Demonstran meminta adanya penyelidikan atas dugaan ini.
3. Jika KPU terbukti terlibat dalam memenangkan salah satu Paslon, demonstran mendesak agar komisioner atau ketua KPU mundur dan diproses hukum, termasuk pemecatan secara tidak hormat.
Muhammad Ali menambahkan, “Jika ada komisioner KPU yang terlibat dalam money politics atau penyalahgunaan wewenang, kami mendesak agar mereka segera bertobat dan memperbaiki diri.”
Aksi demonstrasi ini disambut langsung oleh Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa KPU telah menjalankan tugas sesuai prosedur dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi sejak awal tahapan Pilkada 2024.
“Kami menyambut baik kehadiran rekan-rekan masyarakat yang datang dengan niat tulus untuk membangun demokrasi di Kota Bekasi. KPU Kota Bekasi berkomitmen untuk menjalankan Pilkada 2024 secara transparan, independen, dan profesional,” ujar Ali Syaifa di hadapan massa.
Ali juga mempersilakan masyarakat untuk melaporkan temuan dugaan pelanggaran jika memang ada bukti kuat. Ia mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menjaga integritas Pilkada, sembari menegaskan bahwa KPU akan terus bersikap netral dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak mana pun.
“Jika ada indikasi pelanggaran, kami mengimbau agar masyarakat melapor ke lembaga yang berwenang, seperti Bawaslu atau aparat penegak hukum. Jangan sampai tuduhan yang tidak berdasar berubah menjadi fitnah,” pungkasnya. (Aka)
Editor: Nurul Khairiyah