KABUPATEN BEKASI (detikgarudaperkasa.com) – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Budi Yanto, SE, menghelat reses (jaring aspirasi) Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Selang Jati Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Jumat (14/2/2025) sore.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Desa (Kades) Wanajaya Nurdin Khalid Barok, Anggota BPD Desa Wanajaya Suprayogi, Bimaspol Desa Wanajaya, Kepala Dusun, para Ketua dan RW di Lingkungan Desa Wanajaya, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, serta warga masyarakat sekitar.
Sebagai Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Dewan Budi Yanto menyoroti persoalan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Bekasi, mulai dari persoalan outsourching, pengangguran hingga isu biaya untuk masuk bekerja di perusahaan – perusahaan.
Dirinya pun mendukung Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, yang akan menindak oknum pelaku yang melakukan pungutan biaya masuk bekerja di perusahaan. Dirinya mengaku siap mengawal kebijakan tersebut.
“Kita juga kan pernah merasakan bagaimana melamar pekerjaan, jadi kita harus ikut merasakan keluhan masyarakat ya. Apalagi yang saya pantau di kawasan itu outsourching bukan orang Kabupaten Bekasi, makanya mau kita atur outsourching-outsourching itu, mau kita kontrol semua,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi akan memprioritaskan persoalan pengangguran di wilayah Kabupaten Bekasi. Pihaknya berencana dalam satu periode kedepan bisa mensidak sekitar seribu perusahaan.
“Kami bersama Bupati dan Disnaker nantinya akan melakukan pembahasan, bagaimana mencari solusi mengenai berbagai persoalan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Bekasi,” terangnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) II meliputi Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat tersebut, mengakui usulan masyarakat atau konstituen untuk Tahun 2026 masih didominasi pada persoalan infrastruktur, seperti saluran atau drainase, jalan lingkungan dan juga kesehatan.
“Mekanismenya nanti setelah konstituen mengisi lembar aspirasi akan dikumpulkan ke kami, nanti akan kita susun dan diinput kedalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,red),” tandasnya. (zal)