JAKARTA (detikgp.com) – Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang dipimpin oleh Sinta Nuriyah Wahid. Pertemuan digelar untuk menyerap pandangan publik sekaligus memperkuat arah pembaruan institusi kepolisian.
Seluruh anggota komisi hadir, kecuali Menteri Hukum dan HAM yang sedang menjalankan tugas di Filipina serta Menteri Dalam Negeri yang tengah mengikuti rapat. Menteri Koordinator Polhukam diwakili oleh perwakilannya.
Ketua Komisi, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa GNB merupakan kelompok pertama yang sebelumnya mengusulkan pembentukan tim reformasi saat bertemu Presiden. Karena itu, komisi menilai penting untuk mendengarkan langsung masukan mereka.
“Kami mendapat banyak masukan, bukan hanya teknis tetapi juga sangat filosofis, yang relevan untuk perbaikan sistem Kepolisian Republik Indonesia,” ujarnya.
Jimly menegaskan bahwa komisi saat ini masih berada pada tahap “belanja masalah”. Pada tahap berikutnya, komisi akan menyusun opsi-opsi kebijakan yang realistis untuk kemudian dirumuskan sebagai rekomendasi resmi kepada Presiden. Isu penting yang turut disorot dalam pertemuan ini adalah perlunya menjaga Polri dari intervensi politik maupun bisnis agar institusi tetap independen.
Pimpinan GNB, Sinta Nuriyah Wahid, menekankan bahwa Polri memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan sipil di negara demokrasi. Menurutnya, kepolisian harus berpihak pada rakyat serta bekerja berdasarkan prinsip keadilan dan supremasi hukum.
“Kepolisian dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan sipil, bukan untuk menyakiti rakyat,” ucapnya.
Anggota GNB lainnya, seperti Lukman dan Komaruddin, juga menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan komisi yang menerima kritik serta membuka peluang pemantauan publik terhadap proses reformasi. Mereka menilai langkah ini dapat menghapus stigma bahwa suara masyarakat tidak didengar.
Wakil Ketua Komisi, Oto Hasibuan, menyebut pembentukan komisi ini sebagai “kesempatan emas” untuk mendorong transformasi Polri secara menyeluruh. Ia meminta seluruh unsur masyarakat akademisi, pers, profesional, tokoh agama, hingga kelompok sipil turut memberi masukan tidak hanya berupa kritik, tetapi juga solusi.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan komitmen Polri untuk terus membuka diri terhadap saran masyarakat. Ia menegaskan bahwa Polri siap menjalankan rekomendasi komisi demi memperkuat kepercayaan publik.
“Kami ingin menjadi institusi yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan lebih baik,” kata Kapolri.
Audiensi ini menjadi langkah awal dari rangkaian proses reformasi yang akan berlangsung tiga bulan, dengan harapan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. (Red./As)
Editor: Nurul Khairiyah