JAKARTA (detikgp.com) – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/11/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk meminta laporan terkait stabilitas inflasi dan kondisi ekonomi daerah. Hasilnya, pemerintah menyoroti inflasi yang tetap terkendali, meski tantangan ketimpangan pertumbuhan antar wilayah masih menjadi perhatian serius.
Dalam laporannya, Mendagri menyampaikan bahwa angka inflasi tahun-on-year (yoy) berada di level 2,86 persen, sementara inflasi year-to-date (ytd) sebesar 2,1 persen. “Artinya cukup terkendali dengan baik, terutama sektor pangan yang bahkan menjadi penyeimbang deflasi,” ucap Tito Karnavian sebagaimana dikutip dalam siaran pers Setneg.
Mendagri melaporkan sejumlah perkembangan positif dalam pengendalian inflasi, di antaranya:
· Kinerja Inflasi Nasional: Inflasi yoy 2,86% dan ytd 2,1% menunjukkan kondisi yang stabil.
· Memulihnya Komoditas Beras: Harga beras yang sebelumnya menjadi perhatian, kini menunjukkan perbaikan signifikan dan keluar dari daftar pangan bermasalah.
· Kolaborasi Pengendalian Harga: Stabilitas harga di banyak daerah berhasil dipertahankan berkat kerjasama Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Bulog, dan pemerintah daerah.
Meski demikian, Tito melaporkan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas tertentu yang perlu diantisipasi, terutama untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Ada kenaikan pada bawang merah, cabai, dan sedikit pada telur ayam ras,” tuturnya.
Selain inflasi, Mendagri juga menyampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah yang dibahas secara berkala bersama Presiden. Data yang disampaikan mengungkap ketimpangan pertumbuhan yang cukup signifikan antar daerah.
Tito memberikan contoh konkret, “Yang tertinggi misalnya Maluku Utara, ada yang minus yaitu Papua Tengah. Saya sampaikan, beliau tanya kenapa penyebabnya, di antaranya karena adanya ekspor dari Freeport yang tertahan, adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor di mana produksinya mereka menjadi tertahan. Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika, mengalami kontraksi minus 8 persen.”
Dalam laporannya, Mendagri juga memaparkan realisasi keuangan daerah per tanggal 23 November 2025. Rata-rata capaian pendapatan daerah di 552 daerah berada di kisaran 82-83 persen, sementara realisasi belanja daerah berada pada angka sekitar 68 persen. Pemerintah mendorong optimalisasi belanja di atas 75-80 persen menjelang akhir tahun.
Terkait hal ini, Tito menegaskan komitmennya untuk mendorong optimalisasi belanja daerah guna mendukung program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, termasuk Program Strategis Nasional (PSN).
Beberapa program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat antara lain:
· Makan Bergizi Gratis (MBG)
· Program 3 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
· Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
· Sekolah Rakyat dan Cek Kesehatan Gratis
Mendagri menegaskan, kewajiban kepala daerah untuk melaksanakan PSN memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 67 dan 68.
Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mengatasi ketimpangan pertumbuhan antar daerah, dengan fokus khusus pada percepatan pembangunan di wilayah-wilayah yang masih tertinggal. (Red./Ad)
Editor: Nurul Khairiyah