PEMATANGSIANTAR (detikgp.com) – Komisi II dan III DPRD Kabupaten Simalungun melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa Instansi jajaran Pemkab Simalungun, di ruang rapat komisi II kantor DPRD Simalungun Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumut, Selasa, 21/04/2026.
RDP tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II Maraden Sinaga dan Komisi III Bernard Damanik, dihadiri anggota komisi II Tangkas Silitonga, Jon Manat Purba dan Komisi III Juster Efharis Sinaga, Hotman Sipayung, Karnali Saragih, Lamhot Samosir, Chrisman Haloho serta Arifin Panjaitan.
Adapun dari Intansi jajaran Pemerintah Kabupaten, Dinas Pertanian, PDAM Tirtalihoi, Dewan Pengawas PDAM Tirtalihoi, Kabag Ekonomi, Kabid PSDA dan Kelompok Tani Fitofit Mujur Dusun Bah Ruksi Nagori Pematang Pane Kecamatan Panombean Panei.
Agenda rapat membahas adanya pengaduan Kelompok Tani Fitofit Mujur yang menyebutkan bahwa Umbul atau Mata Air yang sudah lama digunakan petani sebagai sumber air untuk mengairi lahan persawahan telah diambil alih oleh Perumda Tirtauli Kota Pematangsiantar.
Umbul Air yang berlokasi di Dusun Aek Nauli Kelurahan Pane Tonga Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun, sekitar tanggal 7 Nopember 2025 lalu, oleh Perumda Tirtauli Kota Pematangsiantar menutup Umbul Air/Mata Air dengan cara membangun bak penampungan secara permanen.
Akibatnya air dari umbul tak dapat lagi mengalir ke saluran irigasi. Sejak zaman dahulu sampai sekarang petani sangat membutuhkan sumber debit air areal persawahan di Dusun Silamak – lamak, Dusun Bombongan Nagori Janggir Leto Kecamatan Panei
Juga di Dusun Bah Ruksi dan Saba II, III Nagori Pematang Panei Kecamatan Pematang Panei. Luas areal persawahan milik petani diperhitungkan sekitar 150 Hekatare, namun saat ini sudah menjadi kering, tidak bisa ditanami padi, para warga terpaksa bercocok tanam palawija.
Didalam rapat terungkap Pemkab Simalungun tak pernah menerima surat permintaan rekomendasi kelengkapan pengurusan menerbitkan izin penambahan umbul/pembangunan umbul kepada Perumda Tirtauli Kota Pematangsiantar.
Mereka terkesan bertindak semena-mena menggunakan, membangun dan mengambil alih Umbul/Mata Air yang berada diwilayah Kabupaten Simalungun, tanpa memikirkan kebutuhan air terhadap areal persawahan milik petani.
“Perumda Tirtauli Kota Pematangsiantar masih memiliki tunggakan utang berkisar Rp.15 Miliar,” ujar Maraden Sinaga disela – sela rapat.
Sementara itu, Tangkas Silitonga menyampaikan bahwa tindakan Perumda Tirtauli Kota Siantar dapat dituntut secara pidana atau perdata karena jelas telah melanggar hukum. Sesuka hati merobah fungsi areal persawahan menjadi ladang kering, sedangkan penghasilan petani hanya mengharapkan hasil tanaman padi.
Ketua KelompoknTani Fitofit Mujur Kristal Sembiring meminta kepada DPRD Komisi II, II dan Instansi Pemkab Simalungun yang hadir agar menindak lanjuti pengaduan yang disampaikan, demikian juga harapan Tumpak Panjaitan, mewakili anggota kelompok petani.
“Komisi II dan III DPRD Kabupaten Simalungun tetap akan berupaya keras mengembalikan Umbul/Mata Air tersebut ke kondisi semula supaya petani bisa kembali bertanaman padi. Kami bakal rapat sekali lagi dengan melibat semua komisi terkait ke topik masalah, termasuk pihak Eksekutif,” tutur Maraden Sinaga berjanji kepada anggota dan pengurus Kelompok Tani Fitofit Mujur.
Sementara ketikadikonfirmai kepada salah satu direktur Tirtauli Kota Pematangsiantar sebelum memanfaatkanmmata air (umbul) Aek Nauli, pihaknya sudah bersurat ke Pemkab Simalungun dalam hal ini Tirtalihoi, lalu meneruskan ke BWS balai wilayah sungai provinsiSumateraUtara, kemudian BWS Sumut memberikan izin, maka penggunaan mata air itu bisa dilaksanakan, tuturnya. (Red./ Rps)
Editor: Nurul Khairiyah