KABUPATEN BEKASI (detikgp.com) – Kepastian adanya Bupati Definitif sangat krusial bagi masyarakat untuk menjamin efektivitas jalannya roda pemerintahan, stabilitas politik serta percepatan layanan publik dan pembangunan daerah.
Terdapat dorongan dari berbagai elemen masyarakat pengamat hingga organisasi, agar status kepemimpinan segera didefinitifkan demi akselerasi pembangunan, H.Toto Iskandar, SE yang merupakan ketua (PC) Keluarga Besar FKPPI 0907 sekaligus Dekopinda Kabupaten Bekasi angkat bicara, Sabtu (10/10/2026).
Jika suatu daerah terus-menerus dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) hal tersebut terdapat batasan kewenangan yang sering kali menghambat pengambilan keputusan strategis, seperti penataan birokrasi maupun pengesahan kebijakan anggaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
H.Toto meminta agar Bupati di Kabupaten Bekasi segera didefinitifkan, dikarenakan banyak hal-hal yang harus segera dilayani masyarakat, karena banyaknya kekosongan-kekosongan jabatan dan banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga sudah saatnya Kabupaten Bekasi punya Bupati Definitif, terangnya dia.
Diapun menambahkan, berdasarkan situasi aktual pada Oktober 2026 ini, mengenai status mantan Bupati Bekasi dengan kasus hukum Ade Kuswara Kunang yang resmi telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) bahwa dokumen fisik pemecatan atau surat pemberitahuan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah turun. Sehingga dokumen inilah yang seharusnya menjadi landasan hukum utama bagi pimpinan dewan untuk segera menggelar rapat paripurna pemberhentian dan penetapan bupati definitif,tegasnya dia.
Masih dikatakannya H.Toto Iskandar, pernyataan ini merujuk pada aspirasi dari tokoh masyarakat dan elemen warga yang meminta agar Pelaksana Tugas (Plt) Bupati segera diangkat menjadi Bupati definitif demi menjaga stabilitas dan kondusifitas roda pemerintahan daerah,pungkasnya dia. (Red.)
Editor: Nurul Khairiyah