BEKASI (detikgp.com) – Sebuah pertanyaan menarik pernah disampaikan kepada saya: apa ukuran seseorang yang menyandang profesi wartawan dapat dikatakan profesional dan menjalankan tugas sesuai aturan yang benar?
Pertanyaan tersebut layak direnungkan. Sebab, menjadi wartawan bukan sekadar memiliki kartu pers, mengenakan atribut media, atau menulis dan menerbitkan berita. Profesi wartawan menuntut tanggung jawab, integritas, serta kepatuhan terhadap hukum dan Kode Etik Jurnalistik.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, profesionalisme wartawan dapat dilihat dari cara menjalankan tugas, mengolah informasi, memperlakukan narasumber, hingga mempertanggungjawabkan berita yang dipublikasikan.
Independen, Akurat, dan Berimbang
Salah satu ukuran utama profesionalisme wartawan adalah sikap independen dalam menjalankan tugas jurnalistik. Wartawan harus menyampaikan fakta tanpa tekanan, paksaan, atau intervensi pihak lain yang dapat memengaruhi isi pemberitaan.
Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat dan berimbang, serta tidak beriktikad buruk.
Artinya, wartawan tidak boleh terburu-buru menyimpulkan suatu persoalan hanya berdasarkan satu sumber. Informasi perlu diperiksa, fakta harus diuji, dan pihak-pihak yang berkaitan perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan.
Dengan demikian, berita yang dihasilkan tidak sekadar menarik perhatian pembaca, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Memahami Hukum dan Kode Etik Jurnalistik
Wartawan profesional harus memahami aturan yang menjadi landasan dalam menjalankan profesinya. UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers sekaligus mengatur kewajiban pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Pasal 5 UU Pers, misalnya, mewajibkan pers nasional menghormati asas praduga tidak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi.
Ketentuan tersebut berarti wartawan tidak boleh menghakimi seseorang melalui pemberitaan, terutama ketika suatu perkara masih dalam proses hukum. Berita harus disusun berdasarkan fakta, bukan dugaan yang disajikan seolah-olah sebagai kebenaran.
Selain itu, wartawan wajib menghormati hak narasumber, menjaga privasi, menunjukkan identitas kepada narasumber, dan tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan etika profesi.
Badan Hukum Perusahaan Pers dan Kompetensi Wartawan
Profesionalisme juga berkaitan dengan perusahaan pers tempat wartawan bekerja. Pasal 9 ayat (2) UU Pers menyatakan bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.
Namun, perlu dipahami bahwa ketentuan badan hukum tersebut berlaku bagi perusahaan pers, bukan berarti setiap wartawan wajib memiliki badan hukum pribadi.
Kompetensi wartawan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas jurnalistik. Pemahaman mengenai teknik peliputan, verifikasi informasi, penulisan berita, hukum pers, dan etika profesi diperlukan agar wartawan mampu menjalankan tugas secara bertanggung jawab.
Tidak Menyalahgunakan Profesi untuk Kepentingan Pribadi
Ukuran profesionalisme berikutnya adalah integritas. Wartawan tidak boleh menggunakan profesinya untuk menekan narasumber, meminta imbalan dengan tujuan memengaruhi pemberitaan, atau menjadikan pemberitaan sebagai alat untuk menguntungkan diri sendiri.
Wartawan harus mampu membedakan kepentingan publik dengan kepentingan pribadi. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, lembaga, maupun individu dapat menjadi bagian dari fungsi pers, tetapi harus didasarkan pada fakta dan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab.
Dalam menjalankan tugas, wartawan juga harus menjaga sikap dan komunikasi. Identitasnya perlu disampaikan secara jelas, pertanyaan diajukan secara patut, dan narasumber tidak boleh diintimidasi.
Menghormati Hak Jawab dan Hak Koreksi
Wartawan profesional bukanlah orang yang merasa selalu benar. Ketika berita yang diterbitkan mengandung kekeliruan, wartawan dan perusahaan pers harus bersedia melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hak jawab memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan oleh pemberitaan untuk menyampaikan tanggapan atau sanggahan. Sementara itu, hak koreksi memungkinkan masyarakat meminta pembetulan atas informasi yang keliru.
Kesediaan mengoreksi kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap publik dan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pers.
Pers sebagai Penyambung Suara Masyarakat
Wartawan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyuarakan persoalan yang menyangkut kepentingan umum.
Namun, keberanian mengkritik harus berjalan beriringan dengan ketelitian memeriksa fakta. Wartawan tidak boleh mencampuradukkan fakta dengan opini yang menghakimi atau membangun pemberitaan berdasarkan prasangka.
Masyarakat pun memiliki hak untuk mengawasi karya jurnalistik dan menyampaikan keberatan apabila menemukan dugaan pelanggaran kode etik.
Karena itu, profesionalisme wartawan tidak cukup dinilai dari seberapa sering ia muncul di lapangan, seberapa banyak berita yang diterbitkan, atau seberapa dikenal namanya. Ukuran yang lebih mendasar adalah integritas, kualitas karya jurnalistik, kepatuhan terhadap aturan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap informasi yang disampaikan.
Pada akhirnya, wartawan profesional bukanlah mereka yang merasa kebal terhadap kritik atau selalu menganggap dirinya paling benar. Wartawan profesional adalah mereka yang memahami batas kewenangan, menghormati hak orang lain, berpegang pada fakta, serta menjadikan hukum dan Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman dalam bekerja.
Pertanyaan mengenai profesionalisme wartawan seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi setiap insan pers. Sebab, kepercayaan masyarakat tidak dibangun hanya melalui identitas dan atribut profesi, tetapi melalui sikap, tindakan, dan karya jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan. (Ad)