BANDUNG (detikgp.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi menahan tersangka berinisial B.K dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Civil Work for Competition and Exhibition Center (CWP.03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Tahun Anggaran 2024.
Proyek tersebut berada di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia serta bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB).
Penahanan B.K dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-4533/M.2/Fd.2/11/2026 tertanggal 13 November 2026. Dalam perkara ini, penyidik juga telah menetapkan tersangka lain berinisial DWR.
Kronologi dan Dugaan Modus Korupsi
Pada 2024, UPI melaksanakan proyek pembangunan CWP.03 dengan nilai kontrak awal sebesar Rp47.165.742.000. Pekerjaan tersebut dimenangkan PT Arkindo selaku penyedia jasa kontraktor dengan masa pelaksanaan selama 210 hari kalender, terhitung hingga 30 Desember 2024.
Berdasarkan kontrak tertanggal 3 Juni 2024, B.K bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan DWR menjabat sebagai Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.
Dalam pelaksanaannya, terdapat adendum yang mengubah nilai kontrak menjadi Rp52.484.000.000 serta memperpanjang masa pengerjaan hingga 30 Januari 2025.
Penyidik menduga DWR menggunakan dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu atas nama Bank BRI dan Bank Mandiri Tbk. Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, hingga revisi jaminan pembayaran.
Sementara itu, B.K selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada pihak bank terkait keabsahan dokumen jaminan tersebut sebelum penandatanganan kontrak.
Selain persoalan dokumen jaminan, pekerjaan pembangunan CWP.03 juga diduga tidak diselesaikan sesuai ketentuan kontrak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, realisasi pekerjaan yang terpasang baru mencapai 75,34 persen atau masih terdapat kekurangan sebesar 24,66 persen.
Meski demikian, B.K diduga tetap merealisasikan pembayaran sebesar 100 persen dari nilai kontrak kepada DWR selaku penyedia jasa kontraktor.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PK/PKN/Inspektorat/5/2026 tertanggal 26 Mei 2026, ditemukan kerugian keuangan negara dalam proyek CWP.03 UPI Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp25.987.542.357,20.
Sebelum penahanan B.K, tim penyidik juga telah memeriksa tersangka DWR yang saat ini sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pemeriksaan terhadap DWR dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Mimika pada 10–11 November 2026.
Dijerat Pasal Tindak Pidana Korupsi
Atas dugaan perbuatannya, B.K dan DWR disangkakan melanggar ketentuan primer Pasal 603 juncto Pasal 3 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara itu, untuk sangkaan subsider, keduanya dijerat Pasal 604 juncto Pasal 3 juncto Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Pada Jumat (13/11/2026), penyidik melakukan pemeriksaan terhadap B.K selama kurang lebih enam jam. Untuk kepentingan penyidikan dan mempercepat proses penanganan perkara, B.K kemudian resmi ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026. (Ad)
Editor: Nurul Khairiyah