SAMOSIR (detikgp.com) – Pemerintah Kabupaten Samosir kembali menghentikan operasional dua bangunan gedung usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinan, meskipun sebelumnya telah diberikan imbauan untuk menghentikan sementara aktivitas usaha.
Penertiban dilakukan oleh Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Samosir, Rabu (11/11/2026). Langkah tersebut diambil setelah tim kembali menemukan aktivitas usaha yang masih berjalan, sementara proses perizinannya belum diselesaikan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Daerah Manthun Sinaga, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Plt. Kasat Pol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimantho Limbong, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho, serta anggota tim terpadu.
Dalam penertiban tersebut, tim kembali memasang stiker penghentian operasional sebagai bentuk peringatan sekaligus penegasan bahwa setiap kegiatan usaha wajib memenuhi ketentuan perizinan sebelum beroperasi.
Tim juga mengingatkan pemilik bangunan agar tidak mencabut atau memindahkan stiker secara sepihak. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan dan dapat berujung pada langkah penegakan hukum lebih lanjut, termasuk penutupan permanen bangunan usaha.
Pemerintah menegaskan bahwa proses pengurusan izin yang sedang berjalan tidak serta-merta memberikan hak kepada pelaku usaha untuk tetap beroperasi. Selama persyaratan belum dipenuhi dan izin belum diterbitkan, kegiatan usaha wajib dihentikan sementara.
Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, menjelaskan bahwa pemasangan ulang stiker tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat evaluasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan tim terpadu.
“Berdasarkan kesepakatan kami dari tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan,” tegas Rikardo setelah membacakan hasil rapat evaluasi tim terpadu.
Ia juga mengimbau pemilik bangunan untuk menghormati keputusan pemerintah dengan tidak mencabut maupun memindahkan stiker penghentian operasional yang telah dipasang.
Menurutnya, apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, pihaknya tidak akan segan mengambil langkah hukum dengan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib.
“Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen. Stiker akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga usaha dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, meminta pemilik bangunan yang masih dalam proses pengurusan izin agar menyampaikan perkembangan secara berkala, termasuk kendala yang dihadapi.
Dengan adanya laporan tersebut, pemerintah dapat memberikan masukan dan solusi guna membantu mempercepat penyelesaian persyaratan perizinan.
Menurut Pilippi, pemerintah telah memberikan waktu dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya. Namun, apabila belum menunjukkan kesungguhan dalam menyelesaikan proses perizinan, penghentian sementara operasional harus dilakukan agar pemilik usaha dapat lebih fokus menuntaskan seluruh persyaratan.
“Ada baiknya pemilik bangunan melaporkan progres pengurusan perizinan secara berkala. Sudah diberikan waktu, tetapi apabila belum ada kesungguhan untuk menuntaskannya, operasional harus dihentikan sementara agar pemilik dapat fokus menyelesaikan perizinan,” ujar Pilippi.
Ia menjelaskan, dari empat bangunan usaha yang sebelumnya dikenakan penghentian operasional, dua bangunan berupa hotel dan rumah makan kembali ditertibkan karena belum memenuhi ketentuan perizinan.
Sementara itu, satu bangunan telah mematuhi imbauan pemerintah, sedangkan satu bangunan lainnya telah menyelesaikan proses perizinan sehingga diperbolehkan kembali beroperasi.
Selain itu, Satpol PP bersama tim terpadu juga melanjutkan pengawasan terhadap 47 bangunan gedung lainnya yang sebelumnya telah ditertibkan. Pemerintah Kabupaten Samosir turut memastikan proses penyidikan terhadap bangunan yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tetap berjalan sebagai bagian dari penegakan peraturan perundang-undangan.
Penertiban tersebut bukan semata-mata untuk menghentikan aktivitas usaha, melainkan memastikan setiap kegiatan ekonomi berjalan sesuai ketentuan hukum. Pemerintah Kabupaten Samosir tetap membuka ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang dan berinvestasi, dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Dengan demikian, iklim investasi di Kabupaten Samosir diharapkan dapat tumbuh secara sehat, tertib, dan memiliki kepastian hukum serta memberikan manfaat bagi masyarakat. (Red. / Rps)