PEMATANGSIANTAR (detikgp.com) – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar dalam rangka penyampaian pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran (TA) 2027.
Rapat paripurna tersebut digelar di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Senin (9/11/2026), dipimpin Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga, S.H., didampingi Wakil Ketua Ir. Daud Simanjuntak, M.M., dan Frengki Boy Saragih, S.T.
Dalam penyampaiannya, Wesly menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD TA 2027 berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia menerangkan, Pasal 89 ayat (1) mengatur bahwa kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
Selanjutnya, Pasal 91 ayat (1) menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Pematangsiantar telah menerbitkan Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 001/900.1.1.1/496/IX/2026 tentang Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2027.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp971.963.461.907, sedangkan belanja daerah sebesar Rp995.963.461.907. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp24 miliar.
Sementara itu, pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp30 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp24 miliar untuk menutupi defisit anggaran tersebut.
Dengan komposisi tersebut, defisit APBD sebesar Rp24 miliar dapat ditutupi melalui surplus pembiayaan daerah sebesar Rp24 miliar, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan tercatat nihil atau Rp0.
Wesly juga menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD TA 2027 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2027.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Pematangsiantar turut menyerahkan sejumlah dokumen untuk dibahas lebih lanjut bersama DPRD, yakni Nota Keuangan atas Ranperda APBD TA 2027, Buku Ranperda Kota Pematangsiantar tentang APBD TA 2027, serta Buku Rancangan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Penjabaran APBD TA 2027.
Adapun rincian struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah akan dibahas lebih mendalam melalui dokumen rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan wali kota tersebut, sesuai dengan jadwal pembahasan APBD yang telah ditetapkan.
Wesly menegaskan, Pemko Pematangsiantar terbuka terhadap berbagai tanggapan, kritik, dan saran dari DPRD dalam tahapan pembahasan selanjutnya. Masukan tersebut diharapkan dapat menyempurnakan Ranperda APBD TA 2027 agar memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai wujud tanggung jawab kita bagi kemajuan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah,” ujarnya.
Ia berharap seluruh tahapan pembahasan Ranperda APBD Kota Pematangsiantar TA 2027 dapat diselesaikan sesuai jadwal, sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebelum tahun anggaran 2027 dimulai.
“Dengan demikian, pelaksanaannya dapat segera dimulai pada awal tahun 2027,” tukasnya.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si., para anggota DPRD, para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pematangsiantar, serta para camat. (Red./Rps)
Editor: Nurul Khairiyah