JAKARTA (detikgp.com) – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang membahas persoalan kedaulatan negara dan pengaruh oligarki. Said Didu menyebut, dalam pertemuan tersebut terdapat kesepahaman bahwa negara harus merebut kembali kedaulatan yang selama ini dinilai dikuasai oleh segelintir elite berkepentingan.
Dalam pernyataannya yang dipublikasikan melalui media daring dan media sosial, Said Didu juga menyebut istilah “Geng Solo”, oligarki, dan “Parcok” sebagai simbol jejaring kekuasaan politik, ekonomi, dan aparat yang menurutnya kerap menghambat kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa istilah tersebut merupakan bentuk kritik dan pandangan pribadi atas kondisi politik nasional saat ini.
Said Didu menilai pengembalian kedaulatan negara tidak hanya menyangkut politik, tetapi juga pengelolaan ekonomi, sumber daya alam, serta keberpihakan kebijakan negara kepada rakyat. Menurutnya, agenda tersebut membutuhkan keberanian politik dan konsistensi dalam pelaksanaannya.
Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak Presiden Prabowo Subianto maupun Istana terkait klaim dan penafsiran yang disampaikan oleh Said Didu mengenai hasil pertemuan tersebut.
Pernyataan Said Didu ini memicu beragam respons publik. Sebagian pihak menilai hal tersebut sebagai sinyal positif bagi agenda reformasi dan penataan ulang relasi negara dengan kekuatan modal, sementara lainnya menilai perlu pembuktian konkret melalui kebijakan resmi pemerintah ke depan.
Sumber:
–Dari pernyataan Muhammad Said Didu di media sosial.
(Red.)
Editor: Nurul Khairiyah