BADUNG (detikgp.com) – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menghadiri Acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Jawa-Bali yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Badung, Bali, Jumat (28/8/2026) malam.
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mengevaluasi sekaligus memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Penilaian terutama diarahkan pada capaian pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kehidupan masyarakat.
Dalam acara tersebut, Abdul Harris Bobihoe turut mengikuti seluruh rangkaian kegiatan serta mendengarkan arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, setelah prosesi penyerahan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah.
Penghargaan dalam ajang tersebut mencakup empat kategori utama, yakni Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan, Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, serta Implementasi Program 3 Juta Rumah.
Menurut Kemendagri, pemberian penghargaan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil mencapai kinerja tertentu.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kegiatan tersebut juga dirancang sebagai wadah untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait.
“Penyelenggaraan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi tidak hanya dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian penghargaan. Ajang ini juga menjadi ruang kolaborasi antara Kemendagri dengan kementerian serta lembaga lain untuk mendorong pencapaian target pembangunan di daerah,” ujar Tito Karnavian.
Lebih lanjut, Kemendagri membuka kesempatan bagi kementerian dan lembaga lainnya untuk memanfaatkan ajang tersebut dalam memberikan dukungan maupun penghargaan sesuai dengan program dan bidang masing-masing.
Dengan demikian, kegiatan apresiasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemberian penghargaan semata. Sebaliknya, ajang tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan.
Selain itu, unsur kolaborasi juga diterapkan dalam proses penilaian kinerja pemerintah daerah. Penilaian tidak hanya melihat aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kemendagri menegaskan bahwa pemerintah daerah dituntut mampu menunjukkan kinerja yang terukur sekaligus menghadirkan berbagai terobosan dalam pelayanan publik.
“Pemerintah daerah tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga berdasarkan capaian konkret serta inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Oleh karena itu, apresiasi tersebut menjadi salah satu sarana untuk mendorong pemerintah daerah agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan regional Jawa-Bali juga menjadi bagian dari upaya membangun pertukaran pengalaman mengenai berbagai praktik pelayanan publik dan inovasi pembangunan.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat saling belajar dan berbagi pengalaman mengenai kebijakan, inovasi, serta strategi yang telah diterapkan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat di wilayah masing-masing.
Pada akhirnya, pemberian apresiasi tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang semakin responsif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
Dengan pendekatan tersebut, penghargaan bukan hanya menjadi bentuk pengakuan atas prestasi, tetapi juga menjadi pemicu bagi setiap daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. (Red.)
Editor: Nurul Khairiyah