JAKARTA (detikgp.com) – Sejumlah perwakilan elemen masyarakat mendatangi Kajagung Di Jakarta untuk mempertanyakan kejelasan serta tindak lanjut dari laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pematangsiantar terkait indikasi mark-up pada pembelian lahan ex-rumah singgah COVID-19 tahun 2019
Dugaan penyimpangan anggaran tersebut dinilai berpotensi kuat merugikan keuangan negara,khususnya APBD Kota Pematangsiantar
Dalam pergerakannya, perwakilan masyarakat ini tampil beda dengan mengenakan busana adat dari berbagai suku di Pematang Siantar Ketua DPC Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi) Niconataneal Sinaga menjelaskan bahwa penggunaan pakaian adat tersebut memuat makna filosofis mendalam sebagai simbol keterwakilan seluruh lapisan masyarakat Kota Pematangsiantar
”Simalungun merupakan entitas utama dan suku lokal pertama di Pematangsiantar.Selain itu,rekan-rekan lain juga mengenakan pakaian adat suku Toba dan Karo. Ini menunjukkan keberagaman dan kebhinekaan Kota Pematangsiantar yang multi-etnis,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan
Ia menegaskan bahwa kehadiran mereka bersama berbagai ragam simbol budaya ini merupakan representasi murni dari suara dan kehendak masyarakat Kota Pematangsiantar
Mereka berharap pihak Kajagung dapat bersikap transparan dan mengusut tuntas temuan Pansus DPRD Kota Pematang Siantar terkait dugaan penyelewengan dana APBD tersebut demi penegakan hukum dan keadilan. (Ad)
Editor: Nurul Khairiyah