KOTA BEKASI (detikgp.com) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi bersama Pemerintah Kota Bekasi menggelar rapat paripurna untuk membahas perubahan program serta persetujuan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda). Rapat tersebut juga membahas rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Kota Bekasi dan dihadiri Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe yang mendampingi Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Dalam kesempatan tersebut, Harris Bobihoe menyampaikan sambutan mewakili Pemerintah Kota Bekasi.
Dalam sambutannya, Harris menegaskan bahwa penandatanganan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen bersama untuk memastikan arah pembangunan Kota Bekasi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bekasi atas semangat kebersamaan, komitmen, serta kerja keras dalam menyelesaikan rangkaian pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan persetujuan Raperda menjadi Perda sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
“Bentuk komitmen dan semangat kemitraan serta sinergitas antara eksekutif dan legislatif dapat terjaga dengan baik. Kondisi ini menjadi modal utama untuk membangun Kota Bekasi pada masa yang akan datang, sehingga semua harapan masyarakat dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Harris Bobihoe.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penyusunan anggaran daerah Tahun 2027 berlangsung di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang. Proses pembahasannya telah melalui tahapan panjang hingga mencapai kesepakatan bersama.
Harris berharap, hasil pembahasan tersebut dapat menjadi arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Bekasi.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan sesuai prioritas dan kemampuan anggaran daerah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan. (Red)
Editor: Nurul Khairiyah