BPBD Kabupaten Bekasi Siap Bentuk Relawan KENCANA
KABUPATEN BEKASI (detikgarudaperkasa.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi menggelar kegiatan Pembinaan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024, di Hotel Grand Cikarang Jababeka, Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Rabu (21/8) pagi.
Sekretaris BPBD Kabupaten Bekasi, Agus Suparno mengatakan, kegiatan Pembinaan kali ini diikuti oleh 374 orang peserta dari 187 desa di 23 kecamatan se-Kabupaten Bekasi. “Adapun masing-masing FPRB desa mengirimkan perwakilan dua orang anggotanya,” kata Agus.
Adapun dalam kegiatan Pembinaan kali ini, katanya, dilakukan pula sosialisasi mengenai pembentukan KENCANA atau Kecamatan Tangguh Bencana. “FPRB berfungsi sebagai mitra strategis BPBD, baik di desa/kelurahan, dalam pengurangan resiko bencana. Karenanya, FPRB sangat berkepentingan mendapatkan sosialisasi pada hari ini,” ungkapnya.
Dilanjutkan Agus, bahwa pembentukan KENCANA direncananya akan dimulai di Kecamatan Cikarang Selatan. KENCANA itu sendiri menjadi pelengkap instrument pemerintah dalam upaya menanggulangi bencana dan segala resikonya.
“Seperti diketahui, sebelumnya kita sudah punya Desa Tangguh Bencana atau DESTANA. Jumlahnya ada 100 desa/kelurahan di Kabupaten Bekasi. Dan, pada tahun 2024 ini kita lengkapi dengan pembentukan KENCANA,” jelas Agus.
Rencana hadirnya kelompok relawan KENCANA disambut baik oleh Ketua Umum FPRB Kabupaten Bekasi dr. Tuti Nurcholifah Yasin, MM. Menurut politisi Partai Nasdem itu, KENCANA dapat menjadi mitra penting bagi FPRB di Kabupaten Bekasi.
“Hadirnya KENCANA ini diharapkan bakal membuat sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi semakin baik, karena relawannya ada hingga ke tingkat desa,” ujarnya.
Menurutnya, hal itu sejalan dengan tujuan dibentuknya FPRB, yakni agar masyarakat bisa siap ketika menghadapi bencana. “Yang terpenting adalah masyarakat teredukasi tentang pencegahan, penanggulangan, dan pengurangan resiko bencana. Maka dari itu, diharapkan, dari kegiatan Pembinaan ini FPRB dapat membagikannya ke masyarakat,” jelas Tuti.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi H. Muchlish, S.Sos., MAP. mengatakan, bahwa keberadaan FPRB di Kabupaten Bekasi sngat penting strategis, sehingga pembentukannya pun dilakukan sampai ke tingkat desa.
“Tetapi pekerjaan ini tidak selesai di situ, sebab diharapkan bisa disinergiskan dengan mitra kerja yang lain, seperti DESTANA, TAGANA, dan nanti ada KENCANA,” ucapnya.
“Kemudian terkait (kegiatan) Pembinaan seperti ini, diharapkan bisa dilaksanakan oleh FPRB di level kecamatan, dengan disesuaikan kebutuhan di masing-masing wilayah,” tambah H. Muchlish.
Disampaikan H. Muchlish, hal itu dikarenakan pihaknya ingin FPRB sama-sama membantu untuk menangani masalah kebencanaan di wilayah masing-masing. “Yang kita harapkan FPRB ini bisa memitigasi untuk mengurangi resiko,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, H. Muchlish juga memaparkan tentang perkembangan potensi bencana di Kabupaten Bekasi. Dirinya menjelaskan, berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, ada 280 hektar sawah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau.
“Dalam laporan yang kami terima, ada sawah yang gagal panen, ada juga gagal tanam. Cuma memang di Bekasi itu jenis sawahnya tadah hujan, dan banyak juga aliran air yang terputus karena pembangunan perumahan,” jelasnya.
Sementara terkait isu potensi ancaman megathrust yang mengintai sejumlah daerah, dirinya meminta masyarakat untuk tidak dulu panik. “Megathrust itu tidak bisa diprediksi kapan terjadinya. Maka kami mengharap masyarakat untuk tidak panik, sebab tim dari pemerintah juga masih memetakan mitigasi titik gempa tersebut,” katanya.
Terkait itu, hal senada juga disampaikan Ketua Umum FPRB Kabupaten Bekasi dr. Tuti Nurcholifah Yasin, MM. Menurut Tuti, ancaman megathrust memang sempat dibahas dalam sejumlah rapat, namun belum signifikan. “Sehingga kami pun belum bisa bicara banyak, sebab masih terus dilakukan pemetaan/mitigasi gempa tersebut,” terangnya.
Sekadar informasi tambahan, bahwa dalam kegiatan Pembinaan kali ini, Edi Hariyadi dan Asep Hermansyah dari BPBD Provinsi Jawa Barat didaulat menjadi pematerinya. (red)